Senin, 04 Maret 2013

Penilaian Kota Sehat Nasional, Jakbar Usulkan Enam Kawasan



Pemkot Jakarta Barat mengusulkan 16 lokasi dari enam tatanan kawasan untuk meraih penghargaan tertinggi penilaian Kota Sehat tingkat nasional 2013. ”Usulan yang akan segera dikirim ke tingkat Provinsi DKI merupakan hasil rumusan setelah melalui perdebatan dalam rapat koordinasi bersama unit kerja perangkat daerah (UKPD) dan unsur masyarakat,” kata Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Jakarta Barat H Darma Sembiring usai memimpin pertemuan di ruang saji kantor wali kota, Selasa (26//2).

Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan UKPD, unsur masyarakat dan PKK itu dibahas 19 lokasi dari enam tatanan kawasan untuk penilaian kota sehat. Dijelaskan Darma, ada sembilan kawasanan tatanan yang dinilai dalam kota sehat tingkat nasional, yakni kawasan lingkungan hidup, kehidupan masyarakat mandiri, kehidupan sosial sehat, ketahanan pangan dan gizi, pariwisata sehat, Industri dan perkantoran sehat, hutan sehat, tertib lalu lintas & sarana lalu lintas dan pelayanan transportasi serta kawasan pertambangan sehat.

Dari sembilan kawasan tatanan yang dinilai, Jakarta Barat hanya mengusulkan enam kawasan, yakni kawasan lingkungan hidup sehat tiga lokasi (RW 03 Kelurahan Duri Kosambi, RW 07 Kelurahan Slipi dan SMAN 78 Kemanggisan), kawasan kehidupan masyarakat mandiri dua lokasi (Posyandu RW 013 Kebon Jeruk dan Posyandu RW 07 Cengkareng Timur), kawasan kehidupan sosial sehat dari lima lokasi yang dipilih tiga (Panti Lansia Tomang RW 08, Yayasan yatim Uswatun Hasanah Cengkareng Barat, yayasan yatim dan pendidikan Sosro Kartono Cengkareng Barat).

Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi dua lokasi (komplek perumahan Pemadam Kebakaran Joglo dan kawasan pertanian RW 04 Pegadungan), kawasan pariwisata sehat dua lokasi (kawasan Kota Tua Museum Fatahillah, Wayang dan Keramik serta kawaswan Museum Tekstil Jl KS Tubun Slipi), kawasan industri sehat dan perkantoran sehat dus lokasi (pabrik ABC PT Alkalindo Jl Daan Mogot dan lingkungan kantor wali kota Jalan Raya Kembangan no 2). Untuk kawasan pertambangan sehat tidak diusulkan karena tidak ada lokasinya. Selain itu kawasan tertib lalu lintas dan kawasan hutan sehat karena beberapa pertimbangan teknis dan fisik.

Darma mengatakan penilaian kota sehat dilakukan dua tahun sekali. Untuk 2011 Jakarta

Barat meraih predikat kota sehat dengan penghargaan Swastisaba Pradapa dari pemerintah pusat untuk tatanan permukiman sarana prasarana umum sehat dan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dari lima tatanan yang dinilai. ”Dengan mengusulkan enam kawasan untuk penilaian kota sehat itu, kita berharap 2013 Jakarta Barat dapat meraih pengharagaan Swastisaba Wiweda atau penghargaan tertinggi Swastisaba Wistara,” katanya.

Usulan ke tingkat Provinsi DKI itu akan disampaikan selambatnya 4 Maret mendatang. Selanjutnya tingkat Provinsi DKI akan memilih kawasan tatanan dari lima wilayah kota di DKI untuk diikutsertakan mewakili DKI pada penilaian tingkat nasional 2013. Untuk meningkatkan kualitas kawasan yang dinilai, Pemkot Jakbar akan mengadakan kegiatan paparan kelompok kerja (Pokja) dari masing-masing kawasan yang diusulkan. “Dari kegiatan tersebut akan dapat mengevaluasi mana yang masih perlu diberbaiki untuk ditingkatkan,” ujar Darma. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat penting. Masyarakat sekitar kawasan harus diajak bersama aktif memberdayakan lingkungan, seperti untuk menghidupkan kawasan Kota Tua misalnya komunitas sepeda ontel atau kelompok pekerja seni turut serta melestarikan kawasan trsebut sebagai tempat rekreasi dan tujuan wisata yang sehat.

Selain itu, kelengkapan bidang administrasi maupun perangkat lunak seperti CD untuk dokumentasi visual dan audiovisual dari kegiatan suatu kawasan yang dapat menggambarkan proses mulai dari terbentuknya dengan berbagai kegiatan dan prestasi yang dicapai. Semuanya harus terdokumentasikan sehingga tim penilai memperoleh gambaran yang lengkap dari suatu kawasan. “Dokumen indikator masing-masing kawasan sangat penting untuk memenuhi kelengkapan dapat dinilai atau tidak. Indikator yang telah dikirimkan ke tingkat provinsi itu akan diteruskan ke pusat,” kata Darma. Di Jakarta Barat telah terbentuk forum kota sehat tingkat kota (forkohat) yang diketuai Hj Emma Burhanuddin, tingkat kecamatan serta pokja tingkat kelurahan. “Forum dan Pokja tersebut bekerjasama dengan UKPD dan unsur masayarakat dalam mengelola kawasan sehat." (nms/aji) 27 February 2013
(Sumber : barat.jakarta.go.id)